Kamis, 19 Mei 2022
Mukomuko KotaTokoh Mukomuko Sorot Harga BBM Terlalu...

Tokoh Mukomuko Sorot Harga BBM Terlalu Tinggi

MUKOMUKO – Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Mukomuko dinilai tidak pro rakyat. Diketahui sejak setahun lalu harga BBM di Bengkulu termasuk yang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari harga BBM daerah indonesia timur. Padahal bengkulu dikenal sebagai salah satu daera termiskin di Indonesia. Harga BBM jenis Pertalite di Bengkulu Rp8000 per liter, sementara harga Pertamax Rp9400 per liter. Di Papua, harga Pertalite hanya Rp7850 per liter dan Pertamax Rp9200 per liter. Di Privinsi tetangga Sumbar harga Pertalite hanya Rp 7.850 per-liter dan pertamax Rp 9.200 perliter.

Baca juga :   Bupati Dorong Pusat Atasi Krisis Energi Listrik Mukomuko

Salah seorang tokoh Mukomuko yang juga dosen Unib, H.Hamdani Maakir mengatakan kebijakan harga BBM yang ditetapkan gubernur Bengkulu, jelas memberatkan bagi masyarakat. Maka ia menilai kebijakan ini tidak pro pada rakyat. Provinsi tetangga seperti Sumber, jambi dan palembang lebih maju dan kaya dari Bengkulu, sementara pemerintah menetapkan harga BBM untuk rakyat lebih rendah.

‘’Saya rasa kebijakan harga BBM di Bengkulu tidak pro rakyat, kita ini provinsi termiskin di Sumatera. Ini perlu dikaji ulang, pemerintah meski memihak pada kepentingan masyarakat,’’ paparnya.

Lanjutnya, BBM merupakan kebutuhan inti yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Harusnya harga BBM diupayakan lebih rendah lagi, supaya masyarakat bisa sejahtera. Setiap aktivitas, mulai dari kerja kantoran, pertanian dan usaha lainnya, semua menggunakan BBM.

Baca juga :   Sindir Rencana Perayaan Hari Jadi Kabupaten, Forum Kades: Pesta Nikah Kok Dilarang

‘’BBM ini kebutuhan inti, artinya sangat dibutuhkan masyarakat setiap sat dan dalam kegiatan apapun. Kalau harganya terlalu tinggi, pasti memberatkan dan menyebabkan perlambatan ekonomi masyarakat,’’ tuturnya.

Masih disampaikannya, janji poltik gubernur sudah jelas, kebijakan pro pada kepentingan rakyat, tidak memberatkan masyarakat. Ini harus dibuktikan, jangan sampai sebaliknya. Apalagi sekarang kondisi daerah sedang sulit, ekonomi masyarakat melambat dampak Covid-19.

‘’Kita perlu mengingatkan, kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian, karena itu tugas pemerintah, jangan malah sebaliknya, memberatkat masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Berita Terkait

spot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_img