Kamis, 19 Mei 2022
Mukomuko KotaPNS Takut, Pesan Kajari Jangan ada...

PNS Takut, Pesan Kajari Jangan ada Niat Jahat

MUKOMUKO, radarmukomuko.com Seperti diinformasikan sebelumnya, program daerah, terkhusus lagi pelaksanaan proyek fisik, terancam molor bahkan sulit terlaksana. Alasannya beberapa PNS menolak menjadi PPTK dan anggota Pokja, bahkan banyak yang mengundurkan diri karena takut. Kondisi ini membuat proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mukomuko macet. Informasi tersebut ternyata juga sudah diketahui dan menjadi perhatian Kajari Mukomuko, Rudi Iskandar,SH.

Ditemui di ruang kerjanya, Kajari mengatakan tidak bisa karena adanya penegakan hukum, membuat PNS menjadi takut melaksanakan program pemerintah. Selagi uang negara digunakan secara benar sesuai juklak dan juknis, maka tidak ada persoalan. Tujuan penegakan hukum untuk menghindari atau menyelamatkan kerugian negara dari penyalahgunaan anggaran. Ketakutan pegawai tersebut menjadi pertanyaan besar, jika niatkan baik tidak ada yang perlu ditakuti. Setiap penggunaan anggaran sudah ada ketentuannya.

Baca juga :   Vaksin Dosis II, Syarat Pembayaran Tunjangan Pegawai

‘’Tidak perlu takut, selagi dilakukan dengan benar berdasarkan aturan, tidak akan ada masalah. Kuncinya adalah jangan ada niat jahat saat bekerja, seperti niat mendapat untung besar untuk mengayakan diri sendiri,’’ kata Rudi.

Lanjutnya, kesalahan fatal bagi PNS menolak menjalankan tugas yang diperintahkan pimpinannya. Sebab ASN merupakan abdi negara yang bertugas melayani masyarakat. Kajari juga menegaskan jika pihaknya selalu siap mendampingi seluruh instansi dalam melaksanakan kegiatan.

‘’Kalau memang ada keraguan kita siap mendampingi, tapi perlu digaris bawahi, saat kami mendampingi maka seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai aturan. Jangan beranggapan karena didampingi, semua bisa dilakukan sesukanya,’’ tegas Kajari.

Baca juga :   KP2KP Mukomuko Permudah ASN Pemkab Mukomuko Laporkan SPT

Masih disampaikan Kajari, tidak semua PNS mundur dari PPTK atau anggota pokja lelang proyek karena takut bermasalah hukum. Ada juga PNS yang mundur karena tidak siap diintervensi dalam menentukan pemenang lelang proyek.

‘’Ada PNS yang menceritakan, mereka malas terus diintervensi, sehingga mengundurkan diri dari tanggungjawab sebagai kelompok kerja pelaksanaan lelang proyek,’’ tutupnya.(jar)

Berita Terkait

spot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_img