Sabtu, 23 Oktober 2021
spot_img
PolitikParpol Pengusung Bupati, Sorot Penempatan Pejabat

Parpol Pengusung Bupati, Sorot Penempatan Pejabat

MUKOMUKO – Sebagian besar kursi jabatan di lingkungan pemerintah daerah Mukomuko sudah mengalami penyegaran persi Bupati Sapuan – Wasri dalam mutasi yang dilakukan beberapakali. Jabatan-jabatan kosong juga hampir seluruhnya telah diisi. Diketahui pejabat yang diangkat semasa pemerintahan sebelumnya banyak yang lengser, sebaliknya banyak ASN mendapat promosi jabatan, baik untuk elseon IV maupun eselon III.

Susunan pejabat persi bupati Sapuan – Wasri ini mendapat berbagai tanggapan dan tentunya tak lepas dari pro dan kongra. Salah satu yang mengritik keras susunan pejabat ini adalah anggota dewan dari partai pendukung bupati sendiri, Wisnu Hadi,SE dari PKPI yang juga ketua Komisi III DPRD Mukomuko.

Wisnu mengaku sudah ada empat kali kegiatan mutasi yang dilakukan oleh bupati selama kurang lebih sembilan bulan menjabat. Hasil monitornya, sebagian besar penempatan pejabat tidak selaras dengan janji yang disampaikan saat masa kampanye. Yaitu menempatkan ASN sesuai kompetensi, bukan atas kepentingan kelompok, keluarganya apalagi ajang balas dendam. Faknya ia memilihat susunan pejabat saat ini kebanyakan basic pendidikannya tidak sejalan.

‘’Dari awal kami terus memantau seperti apa susunan kebinet bupati, karena harapan kita saat pilkada lalu jelas dan itu janji bupati dan janji kami selalu pendukung dan pengusung pada masyarakat. Sudah empat kali mutasi, ternyata banyak penempatan pejabat yang kami nilai tidak sesuai kompetensi,’’ kata Wisnu Hadi.

Lanjutnya, selain masalah penempatan pejabat tidak sesuai komptensi, ia juga menyorot pergantian pejabat pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana transfer pusat genting seperti sekarang, yaitu tengah penyusunan anggaran. Ia takutnya berpengaruh terhadap kelancaran anggaran dan tata kelola. Ia takut pejabat pengganti ini tidak paham dan menganggap tugas pejabat sebelumnya, akhirnya bermasalah dan kembali muncul utang daerah tahun berikutnya.

‘’Jangan-jangan pejabat yang baru diangkat, apalagi pengelola dana DAK tidak paham dan malah cendrung menyalahkan pejabat sebelumnya, dampaknya bakal bermasalah dan kembali muncul utang. Karena sekarang sedang penyusunan anggaran dan proses administrasi,’’ tutupnya.(jar)

Berita Terkait

spot_imgspot_img

Berita Terbaru