Kamis, 19 Mei 2022
Mukomuko KotaKLHK Bakal Turun ke Mukomuko, Cek...

KLHK Bakal Turun ke Mukomuko, Cek Fakta Soal HPT  

MUKOMUKO, radarmukomuko.com Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana turun ke Kabupaten Mukomuko. Menindaklanjuti usulan penurunan status kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, agenda rencana kedatangan KLHK, juga sekaligus melakukan pengecekan dan tinjauan lapangan program pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat yang diusulkan Pemkab Mukomuko. Hal ini disampaikan Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE.,MM., Ak., CA, CPA ketika ditemui Rabu (23/03).

“Kalau informasi yang kita terima, habis lebaran Idul Fitri akan turun ke Mukomuko untuk mengetahui kondisi realnya, apakah betul apa yang kita usulkan. Kemungkinan nanti juga berdialog dengan masyarakat,” ungkap Bupati Sapuan.

Baca juga :   Pemkab Mukomuko Belum Tuntaskan Kerugian Negara 2019

Dijelaskannya, Pemkab Mukomuko bersama Pemprov Bengkulu dibawah koordinasi Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah mengusulkan pemanfaatan kawasan hutan yakni HPT untuk kepentingan masyarakat ke Pemerintah Pusat melalui KLHK.

Katanya, ada dua program yang  telah diusulkan ke KLHK. Pertama program dari Gubernur yakni penurunan status HPT. Kemudian dari Pemkab Mukomuko yakni usulan program perhutanan sosial.

Dikatakannya lagi, khusus program perhutanan sosial, target Pemkab seluas 26.000 hektar. Sementara data yang telah diusulkan itu sebanyak sekitar 11.000 hektar.

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, sabung Sapuan, bahwa banyak masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sudah menggantungkan hidup dengan cara berkebun di kawasan HPT. Sebagaimana aturan yang berlaku, masyarakat bisa mendapat legalitas untuk pengelolaan lahan HPT melalui program perhutanan sosial.

Baca juga :   Pemkab Mukomuko Siap Rekrut 757 Guru PPPK

“Legalitas ini bukan kepemilikan, tapi hak pengelolaan saja. Karena HPT itu milik negara. Kalau sudah dapat legalitas ini nanti, SK-nya langsung dari kementrian, masyarakat kita nyaman berkebun dan terhindar dari jeratan hukum. Target kami, 26.000 hektar bisa mendapat legalitas perhutanan sosial. Yang baru kita usulkan itu sekitar 11.000 ribu hektar,”  pungkas Bupati. (nek)

Berita Terkait

spot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_img