Kamis, 26 Mei 2022
Mukomuko KotaBupati Terpaksa Membuat Kebijakan Tidak Populer

Bupati Terpaksa Membuat Kebijakan Tidak Populer

Yandaryat : Sawit Mahal Hokinya Sapuan – Wasri

MUKOMUKO, harianaradarmukomuko.com Satu tahun menjabat, Bupati Mukomuko H. Sapuan, SE ,MM, Ak, CA, CPA sudah mengambil berbagai kebijakan sesuai kewenangannya. Beberapa diantaranya dinilai tidak populer secara politik, diantaranya kebijakan meniadakan penerimaan pegawai dan kebijakan pengurangan tenaga honor guru. Terkait hal ini bupati menyadarinya, demi mewujudkan perubahan ditengan kondisi daerah yang sulit, terpaksa ia lakukan.

Plt Sekda Drs.Yandaryat dihadapan awak media saat berkunjung ke PWI, menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini cukup sulit, terutama menyangkut dengan keuangan. Anggaran transfer dari pusat berkurang, kemudian lebih 50 persen, anggaran yang ada diperuntukkan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Beruntungnya kondisi ekonomi masyarakat terbantu oleh harga sawit.

Baca juga :   Harga TBS Kembali Merangkak Naik

‘’Setiap kepala daerah ada hokinya masing-masing, pemerintah terdahulu beruntung karena keuangan lumayan stabil, tidak ada Covid. Sekarang Sapuan – Wasri menghadapi kondisi pandemi dengan keuangan daerah sedang tidak bagus. Letak hokinya, harga sawit mahal, sehingga imbas kondisi keuangan daerah terhadap ekonomi masyarakat tidak terlalu,’’ kata Yandaryat.

Lanjutnya dengan kondisi anggaran daerah yang sulit, kepala daerah terpada membuat berbagai kebijakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan di pusat. Seperti pengurangan pegawai, disadarinya secara politik merugikan kepala daerah, tapi ini terpaksa demi kelangsungan dan pembangunan Kabupaten Mukomuko. Kebijakan pusat belanja pegawai dalam APBD tidak boleh lebih dari 30 persen, sementara di Mukomuko saat ini belanja pegawai sudah mencapai 60 persen. Maka mau tidak mau harus mengambil kebijakan, walau tidak populer.

Baca juga :   Genjot Harga Sawit, Sapuan – Wasri Targetkan Mukomuko Miliki Pelabuhan

‘’Bagi daerah belanja pegawainya di atas 30 persen, diberi waktu beberapa tahun kedepan melakukan penyesuaian, maka kepala daerah terpaksa membuat kebijakan pengurangan tenaga honor dan meniadakan penerimaan pegawai. kebijakan ini secara politik, tentu tidak populer,’’ paparnya.

Masih disampaikan Yandaryat, pada kondisi ini ia berharap peran media massa untuk bersama-sama memberi pemahaman pada warga. Sebab tidak mungkin ada niat dari pemerintah untuk menyensarakan masyarakat atau pihak lain.

‘’Maka kita berharap media bisa menyampaikan kondisi yang dihadapi pada masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Berita Terkait

spot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_img